Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 09 Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Tahun 2022. Acara yang digelar di Gedung Sumekar, komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Minggu, 27 November 2022 tersebut menetapkan dan mengukuhkan jajaran pengurus untuk periode 2022 – 2026.
Ketua RAPI Wilayah 09 Kabupaten Cilacap terpilih, Koesjardjo (JZ11BUL) menyatakan, radio komunikasi masih menjadi andalan pertukaran informasi dalam penanganan kebencanaan. Fungsinya tetap tak tergantikan meski kemajuan teknologi komunikasi telah mengalami lompatan yang jauh dengan hadirnya internet.
Dijelaskan, peristiwa bencana selalu diikuti dengan putusnya jaringan komunikasi dan aliran listrik. Kondisi demikian menghambat pertukaran informasi yang sangat diperlukan dalam upaya mitigasi, terutama pada saat golden time.
“Dengan adanya lag informasi dan data memunculkan ketidakpastian. Alat dan sistem komunikasi radio yang sering dianggap jadul inilah yang menjadi alternatif dan paling memungkinkan untuk digunakan sebagai informasi cepat,” jelasnya.
Menurut dia, informasi awal seperti data wilayah dan masyarakat terdampak bencana, serta peringatan dini kemungkinan terjadinya bencana susulan, operasional evakuasi dan penanganan korban pengungsi perlu disampaikan secara cepat.
“Ini harus segera diketahui dan disampaikan, sehingga golden time dan golden periode dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
Ketua RAPI Daerah 11 Jawa Tengah, Abdul Manan (JZ11HAM) mengungkapkan, RAPI memiliki sumberdaya dan potensi luar biasa. Tidak hanya dalam urusan kebencanaan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Kami coba membangun lagi sinergitas dengan beberapa instansi termasuk Polri. Mudah-mudahan RAPI Cilacap bisa tambah solid dengan berbagai tugas yang diemban,” kata Abdul Manan.
Pj Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar melalui sambutan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, Supriyanto menilai, RAPI memiliki peran strategis sebagai organisasi komunikasi yang merupakan salah satu intangible asset pemerintah daerah.
“Ini merupakan soft asset pemerintah daerah yang dapat diberdayakan dan bermitra dalam penanganan kebencanaan,” katanya.
Supriyanto menambahkan, penanganan bencana membutuhkan kerjasama lintas sektoral. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik, agar upaya mitigasi yang dilaksanakan berjalan optimal. “Bukan hanya BPBD saja, BASARNAS saja tapi urusan kita semua. Dan kita sama-sama membangun kebersamaan ini secara kolektif kolegial,” tegasnya.